EKBISindo.com – Perdagangan karbon Indonesia mencatat tonggak baru lewat hadirnya Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon yang resmi beroperasi sejak 26 September 2023 di bawah naungan Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam waktu kurang dari dua tahun, IDXCarbon sudah menorehkan capaian yang mengesankan dan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara pelopor ekosistem karbon dunia.
Pertumbuhan Pesat Perdagangan Karbon
Hingga 22 Agustus 2025, tercatat delapan proyek yang sudah masuk IDXCarbon, melonjak dari tiga proyek pada 2024. Lonjakan ini berdampak pada peningkatan jumlah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang diperdagangkan, tumbuh hingga 73 persen dibanding tahun sebelumnya.
Volume perdagangan karbon pun naik drastis, mencapai 696.763 ton CO₂ ekuivalen (tCO₂e) dengan nilai transaksi Rp27,74 miliar. Angka ini melonjak 483 persen dibanding periode sama 2024 yang hanya mencatat 119.463 tCO₂e dengan nilai Rp6,14 miliar. Frekuensi transaksi juga meningkat 158 persen menjadi 129 kali.
BACA JUGA: Mengenal Indeks Saham di Bursa Efek Indonesia dan Fungsinya bagi Investor
Meningkatnya Kesadaran Offset Emisi
Tak hanya perdagangan, mekanisme retirement atau penarikan kredit karbon juga menunjukkan tren positif. Hingga Agustus 2025, volume retirement mencapai 554.076 tCO₂e, naik 34 persen dari tahun lalu. Uniknya, pengguna tidak hanya korporasi besar, tetapi juga kegiatan non-komersial seperti seminar nasional, pernikahan, hingga pelantikan profesor. Fenomena ini menandai tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa jejak karbon adalah tanggung jawab bersama.
Pengakuan Internasional
Sejak Januari 2025, pemerintah juga membuka jalur perdagangan karbon internasional melalui IDXCarbon. Indonesia pun menerima penghargaan Carbon Positive Awards 2025 sebagai Best Official Carbon Exchange in Emerging Economy dari Green Cross United Kingdom.
Pengakuan ini diperoleh berkat integrasi IDXCarbon dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) serta pengawasan OJK, yang memastikan transparansi dan menghindari risiko double counting.
Jika dibandingkan negara lain, capaian Indonesia bahkan lebih progresif. Pada periode Januari–Agustus 2025, Malaysia hanya mencatat perdagangan 21.586 tCO₂e, sementara Jepang 239.674 tCO₂e. Indonesia jauh melampaui dengan 696.763 tCO₂e, menunjukkan potensi besar sebagai carbon hub Asia.
Tantangan dan Arah ke Depan
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi. Pajak karbon yang direncanakan sejak 2021 belum sepenuhnya berlaku, sementara peta jalan perdagangan emisi di berbagai sektor masih dalam penyusunan. Selain itu, permintaan (demand side) masih didominasi transaksi sukarela, baik dari korporasi berkomitmen ESG maupun individu.
Agar pasar karbon semakin berkelanjutan, diperlukan regulasi yang jelas mengenai kewajiban offset, insentif fiskal untuk perusahaan dekarbonisasi, serta pengakuan internasional yang lebih luas.
BACA JUGA: Transformasi Pasar Modal Indonesia Menuju Investasi Berkelanjutan
Inisiatif BEI untuk Transisi Hijau
Untuk mendukung transisi menuju Net Zero Emission 2060, BEI meluncurkan program CarbonACT Indonesia yang mencakup edukasi publik, Carbon Calculator, Net Zero Incubator, hingga penerbitan instrumen investasi hijau seperti obligasi berkelanjutan, reksadana ESG, dan indeks saham berbasis ESG.
BEI juga merilis ESG Metrics Reporting Guidelines dengan 28 metrik utama guna memandu emiten menyusun laporan keberlanjutan dan memberi transparansi bagi investor.
Menuju Masa Depan Hijau
Melihat capaian hingga 2025, IDXCarbon membuktikan bahwa perdagangan karbon di Indonesia bukan sekadar wacana, tetapi telah menjadi kenyataan yang diakui global. Dengan kolaborasi antara pemerintah, regulator, pelaku pasar, investor, hingga masyarakat, Indonesia berpeluang menjadi salah satu pusat perdagangan karbon terbesar di dunia, sekaligus meninggalkan warisan bumi yang lebih lestari bagi generasi mendatang.***
